>Soal gedung DPR

>Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Nining Indrasaleh menegaskan pihak sekretariat siap diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses perencanaan pembangunan gedung baru DPR RI. Menurutnya, Setjen akan transparan terhadap semua proses yang dilalui. Bahkan, dirinya sudah meminta KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk terlibat di dalamnya.

“Saya meminta diawasi, karena semua harus mengawasi proyek ini. Saya sependapat. Proses di sini saya kira sudah terbuka. KPK, BPK juga silahkan, semua sudah meminta untuk mereka melakukan pemantauan-pemantauan tersebut. Prosesnya pasti akan transparan. Kita tidak akan main-main lagi dengan proses ini. Aturan-aturan dalam tender ini harus sesuai dengan aturan. Kita akan transparan pada publik. Silahkan dipantau,” katanya di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (18/1/2011).

Tahun 2011 ini, Setjen mengatakan akan melakukan finalisasi terhadap proses perencanaan desain gedung. Saat ini, sejumlah rapat dan pertemuan antara Setjen DPR RI, konsultan perencana PT Yodya Karya dan konsultan manajemen konstruksi PT Ciria Jasa sudah direncanakan. Begitu pula dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Soal langkah selanjutnya, Nining mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum baru akan menganalisis anggaran sesuai dengan standar harga untuk gedung baru setelah perencanaan desain selesai.

“Apabila semua bentuk distribusi ruangan sudah diketok, tentu kami baru akan menginjak pada proses tender,” tambahnya.

Nining juga mengatakan, Setjensiap diawasi dan diperiksa oleh KPK maupun BPK dalam proses pengadaan rumah jabatan anggota dewan. “Bukan siap lagi diperiksa. Saat ini BPK full team sudah memeriksa kondisi rumah jabatan di Kalibata. Saya sebagai pejabat negara harus patuh dengan aturan-aturan negara,” katanya.

Rencana pembangunan gedung baru DPR memang menuai kontroversi. Gedung yang direncanakan dibangun 36 lantai itu ditaksir menghabiskan anggaran tak kurang Rp1 triliun.

Source: http://nasional.kompas.com/read/2011…ap.Diawasi.KPK

waduh mbak sekjen….. saya sebagai pak sekjen merasa kecewa.
lebih baik dibatalkan saja deh pembangunan gedung nya, biar gak perlu buat capek KPK dan BPK.
tingkatkan dulu kualitas kerja para wakil rakyat disana !!!

Iklan

Komentar ditutup.